Kamis, 19 Oktober 2017

14.27 No comments
PENGORGANISASIAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pendahuluan
Istilah Community Organizing (CO) masih dipergunakan pada lembaga pendidikan di Indonesia maupun di Negara-negara lain. Tulisan ini akan menguraikan 4 poin tentang Community Organizing dan Community Development (CD), yakni (1) Perubahan alur pemikiran CO ke arah intervensi komunitas, (2) Kritik terhadap CO, (3) Salah satu penerapan intervensi komunitas dalam bentuk kegiatan pengembangan masyarakat, dan (4) Penerapan kegiatan pengembangan masyarakat dalam kaitannya dengan pemikiran CO. Keempat pokok ini akan dibahas dalam dua sub-judul di bawah ini.


Pengorganisasian Masyarakat

1.      Definisi Pengorganisasian Masyarakat
Pengertian Pengorganisasian Masyarakat dapat ditemukan dalam tulisan Dave Beckwith & Cristina Lopez (1997), yang dikutip oleh Wicaksono & Darusman (2001), CO dapat didefinisikan sebagai :
“Proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemukenali ancaman yang ada secara bersama-sama, menemukenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-ancaman yang ada; menemu-kenali orang dan struktur, birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai; dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada.”
Pengorganisasian masyarakat di sini dimengerti sebagai suatu proses pembangunan kekuatan yang melibatkan berbagai pihak dalam menggali persoalan yang terjadi di masyarakat dengan potensi-potensi yang ada dan melakukan intervensi agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Ada tiga hal yang terkait dalam pengertian pengorganisasian masyarakat ini, yakni (1) ada persoalan dan potensi untuk penyelesaian masalah, (2) intervensi ke arah perubahan, dan (3) pihak yang terkait dalam intervensi masyarakat.
Persoalan dalam masyarakat berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhannya dan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena itu, kebutuhan-kebutuhan tersebut perlu diidentifikasi dan dikembangkan lebih lanjut secara bersama-sama untuk pemenuhannya (Munif, 2009).
Intervensi ke arah perubahan yang lebih baik tentunya perlu diperhatikan perihal strategi dan pendekatan pengorganisasian, kriteria proses pengorganisasian, prinsip dasar pengorganisasian, dan tahapan kegiatan dalam proses pengorganisasian masyarakat (Wicaksono dan Darusman, 2001). Strategi dan pendekatan pengorganisasian masyarakat menggunakan pendekatan proses yang partisipatif; pendampingan yang intensif dan berkelanjutan; pengembangan media komunikasi yang murah, mudah, dan bisa dimanfaatkan; penguatan simpul belajar untuk mengembangkan masyarakat sipil yang dinamis; dan mengutamakan potensi masyarakat setempat. Sementara kriteria dalam proses pengorganisasian masyarakat meliputi berakar pada sosio kultural; perencanaan, pelaksanaan dan monitoring bersama dengan masyarakat secara partisipatif; adanya penghormatan/ pengakuan hak-hak dan martabat orang kampung; fungsi dan manfaat SDA yang berkelanjutan; mengutamakan prakarsa masyarakat untuk transformasi; dan yang upaya bertahap dan konsisten. Prinsip-prinsip dasar dalam pengorganisasian masyarakat adalah berpihak dan mementingkan komunitas; pendekatan holistik, tidak kasuistik; bersikap independen dan mengembangkan rasa empati; adanya pertanggungjawaban pada rakyat; ada proses saling belajar; kesetaraan; anti kekerasan; mendorong komunitas untuk berinisiatif; musyawarah sebagai media komunikasi pengambilan keputusan dan menghindari intervensi; berwawasan ekosistem; dan praxis. Tahapan kegiatan dalam proses pengorganisasian masyarakat dapat meliputi melebur dengan masyarakat; (informasi awal, membangun kontak person, menjalin pertemanan, memberitahukan kedatangan, terlibat sebagai pendengar, terlibat aktif dalam diskusi, ikut bekerja bersama-sama, monitoring dan evaluasi); penyidikan sosial (survey : data primer dan sekunder, analisis sosial, dokumentasi, publikasi, monitoring dan evaluasi); merancang kegiatan awal (mengumpulkan isu, musyawarah bersama, indentifikasi masalah dan potensi, menentukan agenda bersama, dokumentasi proses, monitoring dan evaluasi); implementasi kegiatan (sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah pada tahap sebelumnya) contoh kegiatan: dialog, pelatihan, unjuk rasa, negosiasi, dll.; pembentukan organisasi rakyat; monitoring dan evaluasi; dan refleksi-aksi.
Pengorganisasian masyarakat ini juga dikenal sebagai proses pekerjaan sosial (Sisworaharjo, 2012). Sebagai proses pekerjaan sosial, CO menggambarkan proses pekerjaan sosial yang sangat mendasar, dipergunakan untuk mencapai tujuan dasar yang sama (the same basic objectives), dan mempergunakan metode-metode yang sama, sebagaimana casework dan group work.

1.    2.      Perubahan alur pemikiran CO ke arah intervensi komunitas
Pengertian pengorganisasian masyarakat (CO) seperti yang digambarkan di atas tentunya memiliki perkembangan alur pemikiran seiring dengan konteks situasi kemasyarakatan (Sisworaharjo, 2012). Pada masa yang lalu, sebagaimana konselor keagamaan, mereka mengetahui masalah dan bagaimana mengatasinya sebelum mereka sampai pada masyarakat yang akan menjadi sasaran/tanggungjawabnya. Namun dalam perannya kemudian dikembangkan dasar pemikiran dan alat dalam ilmu-ilmu sosial untuk memahami di mana dan bagaimana perubahan dapat dilakukan dengan sesedikit mungkin dampak negatifnya, dan dengan dukungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat dalam CO. Disadari bahwa masyarakat sendiri harus berjuang dan bertahan untuk menangani kebutuhannya. Sementara itu mereka juga menangani masalah-masalah yang kemudian timbul.
a)      Perkembangan istilah

Adi (2008: 203-216) menguraikan latar belakang kehadiran model intervensi pengembangan masyarakat (CD) sambil merujuk pada Brokensha dan Hodge (1969) dan sejarah pengorganisasian masyarakat di Amerika (Cox dan Garvin, 1987). Model intervensi pengembangan masyarakat berkaitan erat dengan disiplin Ilmu Pendidikan (education) dan Ilmu Kesejahteraan Sosial (social welfare). “Sejarah perkembangan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari pengalaman bangsa Inggris mengembangkan daerah koloni mereka. Istilah pengembangan masyarakat didefinisikan dan diadopsi pada tahun 1948 untuk menggantikan istilah “pendidikan massa” (mass education)” (Adi, 2008: 203). Istilah “pengembangan masyarakat” kemudian dirumuskan sebagai “Suatu gerekan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif dan jika memungkinkan, berdasarkan inisiatif masyarakat…. Hal ini meliputi berbagai kegiatan pembangunan di tingkat distrik, baik dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga nonpemerintah …. [pengembangan masyarakat] harus dilakukan melalui gerakan yang kooperatif dan harus berhubungan dengan bentuk pemerintahan lokal terdekat” (Brokensha dan Hodge, dalam Adi, 2008: 204-205).

Pemerintah kolonial Inggris kemudian mengadopsi definisi tahun 1948 tersebut dan meredefinisi secara lebih singkat ketika mereka memperkenalkan konsep pengembangan masyarakat di Malaysia. Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai “suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat.” (Adi, 2008: 205).
b)      Faktor tempat (place)

Selain di Inggris, awal dari pengembangan masyarakat ditemukan juga di Amerika Serikat. Menurut Brokensha dan Hodge (1969, dalam Adi, 2008: 206), pengembangan masyarakat bersumber dari disiplin ilmu pendidikan, terutama perluasan pendidikan di tingkat pedesaan (rural extension program) yang diperkenalkan pada akhir abad ke-18. Program pada masa itu berfokus pada pendidikan pertanian karena banyak warga Amerika yang tinggal di pedesaan. Apabila dikaitkan dengan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Brokensha dan Hodge lebih melihat bahwa pengorganisasian masyarakat (community organization) lebih banyak diterapkan di perkotaan.
Berdasarkan sejarah di atas, maka terlihat perbedaan antara pengorganisasian masyarakat (CO) dan pengembangan masyarakat (CD). Perbedaannya terdapat pada faktor tempat (place), di mana pengorganisasian masyarakat (CO) lebih mengarah ada daerah perkotaan (yang relatif sudah berkembang) dan pengembangan masyarakat (CD) lebih mengarah pada daerah pedesaan (masyarakat relatif belum berkembang).

c)      Faktor tenaga profesional

Sejarah pengorganisasian masyarakat di Amerika menggambarkan bahwa secara historis, perkembangan pengorganisasian masyarakat (CO) di Amerika Serikat telah diawali sejak tahun 1865 (Cox dan Garvin, 1987, dalam Adi, 2008:206-207). Pada saat itu, kegiatan komunitas telah melibatkan tenaga profesional yang bekerja sama dengan masyarakat dari komunitas lokal (indigenous).

Pada periode 1865 – 1914 (periode perang saudara/civil war dan awal perang dunia I), industrialisasi berkembang pesat dan mengakibatkan terjadinya urbanisasi, masalah imigrasi, dan kependudukan. Aktivitas pengorganisasian masyarakat pada periode ini dilakukan oleh individu ataupun institusi tertentu, seperti charity organization societies, yang bergerak dalam bidang sosial ekonomi kelompok miskin, dan reformasi sosial melalui settlement houses. Pada periode 1915 – 1929 (pasca Perang Dunia I) terjadi lonjakan urbanisasi dan sektor industry yang potensial, serta semakin meningkatnya konflik sosial, dan muncul krisis yang berkaitan dengan kebebasan masyarakat (civil liberties). Pada periode ini institusi yang bergerak di bidang pengorganisasian masyarakat mengalami peningkatan dan terjalin kerjasama antar-institusi. Kebutuhan lembaga terhadap pendanaan pun mengalami peningkatan, seperti Community Chest, United Fund, dancouncil of social agencies yang kemudian beralih menjadi community welfare council. Perkembangan profesi di bidang pengorganisasian masyarakat pada periode ini mulai menjadi jelas, antara lain dengan dibuatnya buku “Community Organization) oleh Hart, yang pada abad ke-20 masih didominasi oleh pelatihan tenaga caseworker. Pengorganisasian masyarakat kulit hitam mulai muncul pada periode ini.

Periode 1929 – 1954 terjadi depresi akibat Perang Dunia II yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Penekanan lembaga CO pada periode ini adalah pada usaha untuk menangani depresi tersebut. CO mulai beralih dari tingkat lokal (yang lebih bersifat private) ke tingkat regional maupun nasional (yang lebih bersifat publik) melalui pemerintah pusat. Pada periode ini tidak banyak inovasi di bidang CO, namun tekanan lebih diarahkan pada upaya pengembangan kerangka teori atau konseptualisasi pemikiran-pemikiran yang ada di seputar pengorganisasian masyarakat.
Pada periode 1955 – 1968 mulai muncul pergerakan pada hak-hak sipil (civil right movement) yang dipelopori antara lain oleh Martin Luther King Jr., dan timbulnya perang Vietnam, serta munculnya pergerakan mahasiswa menuntut hak-hak warga sipil. Perkembangan institusi CO mulai mengarah pada bantuan untuk bidang kesehatan jiwa (terutama untuk keperluan penelitian), pelatihan tenaga profesional, dan pembukaan klinik-klinik kesehatan jiwa, bantuan terhadap upaya-upaya preventif dalam bidang kesehatan mental, penanganan para tunagrahita, para penderita cacat, dan pengguna alcohol. Program-program yang muncul pada periode ini adalah perbaikan kota, pembangunan lingkungan rumah, subsidi perumahan, dan perencanaan regional. Pada periode ini mulai berkembang pemahaman bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab yang baru terkait dengan pemecahan masalah maupun penanganan masalah kesejahteraan rakyatnya, dan mulai ada penekanan pada ideologi demokrasi partisipatif. Perkembangan di bidang profesi dan pendidikan tenaga professional ditandai dengan berkembangnya pelatihan-pelatihan untuk praktisi CO. Pada tahun 1969, sekolah pekerjaan sosial mengembangkan program CO dari 36 (pada tahun 1965) menjadi 48 sekolah. Di samping itu, Asosiasi Nasional para Pekerja Sosial mulai membuat komite di bidang CO yang menyiapkan dan mengembangkan bahan-bahan kepustakaan yang dirancang untuk modifikasi pengetahuan CO.

Periode 1969 dan sesudahnya merupakan awal fase perkembangan CO yang baru. Hal ini berkaitan dengan situasi politik Amerika Serikat ketika Nixon memasuki gedung putih. Nixon memberi dorongan secara lebih lengkap kaitan antara masyarakat (komunitas) dan perencanaan sosial, yang terwujud dalam program bantuan pengembangan masyarakat (community development block grant program). Program ini dikembangkan secara lebih meluas pada masa kepemimpinan Presiden Ronald Reagan yang terkait dengan filosofinya untuk mengurangi peranan pemerintah, khususnya pemerintah pusat, dalam penanganan masalah sosial lokal.

d)      Intervensi komunitas

Sesudah tahun 1969 pemerintah pusat mulai mengadakan penarikan bantuan dana untuk banyak kegiatan CO, dan mulai dihentikannya banyak program pemerintah pusat yang berorientasi pada komunitas lokal. Kebijakan ini memunculkan kerja sama antara kelompok lokal dan organisasi regional maupun nasional yang semakin meningkat. Peranan organisasi nonpemerintah dalam bidang CO pun mulai meningkat. Perkembangan profesi dan pendidikan professional pada periode ini ditandai dengan semakin ketatnya dana, penekanan pada keterampilan untuk need assessment, group leadership, budgeting, advokasi, dll. Pendayagunaan perangkat keras seperti computer dan berbagai macam teknologi yang terkait dengan manipulasi data dan komunikasi juga semakin canggih. Sementara itu, para mahasiswa pun diharuskan mempelajari hal-hal yang terkait dengan manajemen dalam organisasi; mengorganisasi masyarakat lokal (komunitas); implementasi kebijakan lokal dan regional. Selain itu, pandangan mengenai keterkaitan intervensi mikro dan makro pun berubah pada berbagai sekolah pekerjaan sosial, di mana pandangan yang muncul adalah upaya mengubah secara lebih terpadu melalui perubahan sistem dan partisipasi klien.


3.      Kritik terhadap CO

Perkembangan sejarah CO dan CD di atas saling melengkapi, baik dari yang berkembang dari koloni Inggris (CD) maupun yang berkembang di Amerika Serikat (CO). Namun, keduanya berkembang dari latar belakang sejarah yang berbeda. Brokensha dan Hodge (1969, dalam Adi, 2008:216-218) melihat perbedaan terletak pada dua hal, yakni pada cakupan wilayah, dan pada tahapan proses. Perihal cakupan wilayah, pengorganisasian masyarakat di Amerika Serikat pada mulanya lebih banyak berkembang di dalam negeri. Sedangkan untuk bangsa Inggris, pengambangan masyarakat pada umumnya diujicobakan di negara-negara koloni seperti Afrika. Sementara pada tahapan proses, proses pengembangan masyarakat yang dilakukan pemerintah Inggris merupakan respon pragmatis terhadap kebutuhan yang dirasakan daerah koloni mereka, yang pada dasarnya merasa kurang mendapatkan layanan yang memadai di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dalam arti sempit. Sedangkan di Amerika, pengorganisasian masyarakat dimulai pada pengembangan sektor pertanian, yang baru kemudian bergerak ke masalah perkotaan. Kemudian, keduanya melihat bahwa pengorganisasian masyarakat sebagai pendekatan lebih tepat digunakan pada daerah perkotaan, sedangkan pengembangan masyarakat lebih tepat digunakan untuk daerah pedesaan.
a)      Kritikan Dunham dan Milson

Kritikan muncul dari Dunham dan Milson (Dunham [1958], Milson [1974], dalam Adi, 2008: 218-223). Dunham melihat bahwa apa yang dikenal sebagai pengembangan masyarakat (community development) di Inggris, di Amerika dikenal dengan nama peningkatan kondisi masyarakat (community improvement). Dunham mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai “Berbagai upaya yang terorganisasi yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah atau lembaga-lembaga sukarela.” Ada 5 prinsip dari Dunham bagi mereka yang berminat pada CO atau CD: (1) pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat, (2) pendekatan antar-tim dan multi-lapisan, (3) kebutuhan akan community worker yang serba bisa di pedesaan, (4) pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal, dan (5) prinsip kemandirian dalam pengembangan masyarakat.
Sementara itu, Milson melihat bahwa istilah “pengembangan masyarakat” yag digunakan pada berbagai literature di Inggris tersebut serupa dengan istilah “pengorganisasian masyarakat” di Amerika Serikat. Selain itu, Milson melihat soal penggunaan istilah pengembangan masyarakat di negara sedang berkembang dan di negara yang sudah berkembang. Pada negara yang sudah berkembang (developed countries), pengembangan masyarakat tidak terlalu difokuskan pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat tetapi lebih diarahkan pada mengembangkan proses demokrasi, memperbaiki proses demokrasi yang ada, dan mengembangkan konklusi logis dari masalah-masalah yang ada. Tujuan utama pergerakan adalah pengembagan harga diri (dignity) dan kepuasan partisipasi. Sedangkan pada negara yang sedang berkembang, fokus perhatian dari pengembangan masyarakat lebih diarahkan pada peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kondisi ekonomi komunitas, pembuatan fasilitas infrastruktur, membangun fasilitas rumah untuk kelompok ‘miskin’, mengembangkan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan, serta menyiapkan lapangan kerja.

b)      Konteks Indonesia

Adi (2008:224) melihat bahwa diskusi tentang CD dan CO di atas menimbulkan pertanyaan “manakah yang lebih luas, apakah pengorganisasian masyarakat ataukah pengembangan masyarakat?” Untuk konteks Indonesia, pada dasarnya ada dua sudut pandang yang terkait dengan pertanyaan di atas, yaitu (1) pihak pertama, melihat bahwa pengorganisasian masyarakat itu lebih luas dari pegembangan masyarakat, mereka menggunakan definisi yang dikembangkan Rothman dan Tropman untuk menggambarkan model intervensi yang dikembangkan oleh pengorganisasian masyarakat, di mana salah satunya adalah pengembangan masyarakat (seperti yang didefinisikan pada beberaa negara yang sudah berkembang); (2) kelompok yang lain menganggap pengorganisasian masyarakat dan pengembangan masyarakat adalah konsep yang serupa, tetapi diterapkan pada negara yang berbeda. Mereka yang sependapat dengan hal ini, antara lain menggunakan penjabaran Brokensha dan Hodge, serta Milson untuk mendukung argumennya.
Melihat konteks Indonesia yang multicultural dan sedang berkembang, saya melihat bahwa CD lebih tepat untuk masyarakat di pedesaan, sedangkan CO lebih tepat untuk masyarakat di perkotaan. Masyarakat di pedesaan lebih diberi tekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas infrastruktur. Sedangkan masyarakat di perkotaan lebih ditekankan pada aspek advokasi bagi warga miskin dan kemandirian ekonomi.
4.      Penerapan Intervensi Komunitas dalam Kaitan dengan Pengembangan Masyarakat

Salah satu contoh penerapan intervensi komunitas dalam bentuk kegiatan pengembangan masyarakat adalah yang dilakukan oleh Pipit Group di bawah ini.
Pipit Group bukan saja memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan pajak kepada masyarakat lokal, tetapi juga berperan aktif dalam semua kegiatan pengembangan masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab lingkungan. Pertambangan Bebatu, nama desa setempat, berada di dua wilayah kecamatan. Minimal 3% dari keuntungan bersih tahunan kami disumbangkan untuk kegiatan pengembangan masyarakat lokal. Kami merasa bahwa keterlibatan masyarakat lokal sama pentingnya dengan penyempurnaan proses pertambangan itu sendiri. Kami memastikan ketersediaan air bersih dan listrik di kedua desa di sekitar lokasi pertambangan kami. Selama dua tahun terakhir, Pipit Mutiara Jaya telah membangun dua gedung sekolah yang berjarak lebih dari 3 km dari jalan di dalam desa, dan membantu tiga fasilitas rekreasi. Dari keempat upaya perusahaan kami, lebih dari 40% angkatan kerja saat ini yang beranggotakan 300 orang, telah kami dipekerjakan oleh perusahaan kami dari wilayah setempat. Memperoleh berbagai penghargaan dan sertifikat sebagai perusahaan yang memenuhi standar tertinggi reboisasi dari berbagai lembaga internasional dan mitra, kami bangga mengumumkan bahwa pertambangan Pipit Bebatu telah berhasil melakukan reboisasi 100% di atas lahan yang telah kami tambang, yang pada tahap pertama telah memperoleh penghargaan dari departemen kehutanan Indonesia atas habilitasi yang telah kami selesaikan. Kami juga bangga sebagai anggota Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBICMA) dan Program Pembangunan Masyarakat Nasional. Dalam operasi perikanan kami, banyak karyawan kami yang berasal dari masyarakat lokal. Kami tidak saja memberikan on-the-job training kepada para pekerja lokal namun juga menawarkan peluang untuk mempelajari kecakapan lain yang diperlukan dalam kegiatan perusahaan kami. Kecakapan ini bisa berupa cara bagaimana menjadi operator mesin, pemanen, stocker, atau mempelajari cara mengelola kegiatan logistik yang berkaitan dengan budidaya udang. Yang terpenting bagi perusahaan adalah menciptakan dampak positif bagi masyarakat dari kegiatan usaha kami. Kami merasakan tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa kehadiran kami bisa lebih memberikan dampak yang positif bagi masyarakat lokal. 
1.    5.      Pengembangan Masyarakat Pipit Group dan CO

Pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Pipit Group di atas masih mengarah pada kepentingan perusahaan, dan bukan pada masyarakat lokal. Pertanyaannya adalah “Bagaimana nasib masyarakat selanjutnya apabila Pipit Group telah berhenti beroperasi di wilayah saat ini?” Pertanyaan ini selalu mengganjal karena berkaitan dengan sustainabilitykehidupan masyarakat di sekitar perusahaan. Tidak cukup intervensi yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan tapi perlu intervensi yang mempersiapkan masyarakat bila perusahaan berhenti beroperasi. Kalau tidak demikian, akan muncul masalah sosial yang baru berkaitan dengan kelangsungan kehidupan masyarakat.

Penutup
Sejarah Pengorganisasian Masyarakat (CO) dan Pengembangan Masyarakat (CD) telah memberikan inspirasi bagi intervensi komunitas yang tepat dalam masyarakat, entah di perkotaan maupun di perdesaan. Masih ada satu hal yang belum dibahas dan dipertimbangkan untuk intervensi komunitas adalah bagaimana intervensi komunitas yang tepat untuk masyarakat di pinggiran perkotaan. Masyarakat di pinggiran perkotaan adalah masyarakat yang sangat rentan karena berada dalam peralihan habitus antara desa dan kota.




Daftar Pustaka

Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas: Pengambangan Masyarakat sebagi upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers.
Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas. Jakarta: Fisip UI Press.
Adi, Isbandi Rukminto. 2005. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan beberapa Pokok Bahasan. Jakarta: Fisip UI Press.
Adi, Isbandi Rukminto. 2002. Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
Bintan. 2010. Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing).http://www.bintan-s.web.id/2010/12/pengorganisasian-masyarakat.html
Riadjohani. 2011. Konsep Pengembangan Masyarakat (Community Development). http://riadjohani.files.wordpress.com/2011/11/1-pengertian-pengembangan-masyarakat.pdf
Sisworahardjo, Suwantji, SH, MDS. 2012. CO sebagai suatu Proses Pekerjaan Sosial. Materi Kuliah Pasca Kessos UI.
Sisworahardjo, Suwantji, SH, MDS. 2012. Sejarah Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat. Materi Kuliah Pasca Kessos UI.
Wicaksono, Ahc. Wazir dan Taryono Darusman. 2001. Pengalaman Belajar: Praktek Pengorganisasian Masyarakat di Simpul Belajar. Bogor: Yayasan Puter. (http://rumahiklim.org/wp-content/uploads/2011/08/Catatan-1-Pengalaman-Belajar-Praktek-Pengorganisasian-Masyarakat.pdf).



[1] Diambil dari - https://amoanselmus.wordpress.com/2012/11/18/community-organizing-co-dan-community-development-cd/

0 komentar:

Posting Komentar

Terima kasih telah berkunjung ke situs ini. Silahkan isi komentar/tanggapan anda

Recent Post

Popular Posts

Blog Archive